Cerita Kelam Lapas Narkotika Pangkalpinang Tahun 2026: Dari Peredaran Narkoba di Balik Jeruji, HP Illegal Hingga Pengawasan Yang Bobrok

Uncategorized10 Dilihat

PANGKALPINANG, TERABAS.ID – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang kembali menjadi perhatian publik setelah serangkaian pemberitaan sepanjang 2026 mengungkap berbagai persoalan yang berkaitan dengan dugaan peredaran narkotika, penggunaan telepon genggam ilegal oleh warga binaan, hingga efektivitas pengawasan di lingkungan pemasyarakatan.

Rangkaian peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai kemampuan sistem pengamanan dalam mencegah masuknya barang-barang terlarang ke dalam blok hunian. Lebih jauh, masyarakat juga mempertanyakan bagaimana seorang warga binaan diduga masih dapat mengendalikan aktivitas peredaran narkotika dari balik jeruji besi.

Persoalan ini tidak cukup dilihat dari jumlah barang terlarang yang berhasil ditemukan dalam razia. Ada persoalan mendasar yang perlu dijawab, mulai dari jalur masuk barang ilegal, efektivitas pemeriksaan, tanggung jawab pengawasan, hingga kemungkinan adanya kelemahan dalam sistem pengamanan internal.

Berikut rangkaian peristiwa yang menjadi sorotan sepanjang 2026.

1. Februari 2026: Kasus sabu dan ekstasi yang berkaitan dengan lingkungan Lapas

Pada Februari 2026, pemberitaan mengenai dugaan peredaran narkotika yang berkaitan dengan Lapas Narkotika Pangkalpinang kembali mencuat.

Polresta Pangkalpinang mengungkap perkara yang melibatkan seorang pria berinisial DA alias Pipik. Ia diduga terlibat dalam aktivitas peredaran narkotika jenis sabu dan ekstasi di lingkungan Lapas.

Berdasarkan informasi yang diberitakan, terdapat catatan kronologis bahwa penangkapan awal oleh petugas Lapas sebenarnya berlangsung pada 10 September 2025. Sementara itu, pengembangan perkara dan pemberitaannya kembali menjadi perhatian pada Februari 2026.

Peristiwa ini memperlihatkan bahwa persoalan narkotika yang berkaitan dengan lingkungan pemasyarakatan bukanlah isu yang muncul secara tiba-tiba.

Kasus tersebut sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan terhadap warga binaan dan bagaimana upaya pencegahan dilakukan agar lingkungan Lapas tidak dimanfaatkan sebagai tempat berlangsungnya aktivitas ilegal.

2. Mei 2026: Sidak gabungan menyasar HP ilegal, narkoba dan penipuan

Pada 22 Mei 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung menggelar inspeksi mendadak di blok hunian Lapas Narkotika Pangkalpinang.

Kegiatan tersebut melibatkan unsur TNI-Polri, petugas Lapas, serta Tim Pengamanan dan Penertiban (Patnal).

Operasi gabungan itu diarahkan untuk memberantas praktik Halinar, yaitu handphone ilegal, pungutan liar, dan narkoba. Selain itu, perhatian juga diberikan terhadap potensi praktik penipuan yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan perangkat komunikasi ilegal.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa persoalan barang terlarang dan penggunaan alat komunikasi tanpa izin menjadi perhatian pihak pemasyarakatan.

Namun, operasi penggeledahan juga perlu diikuti keterbukaan mengenai hasil pelaksanaannya. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai barang apa saja yang ditemukan, bagaimana tindak lanjut terhadap pelanggaran, serta apakah terdapat evaluasi terhadap sistem pengamanan.

Sebab, keberhasilan sebuah operasi tidak hanya diukur dari terlaksananya razia, melainkan juga dari kemampuan mencegah persoalan yang sama agar tidak kembali terjadi.

3. Juli 2026: Narapidana diduga mengendalikan jaringan sabu dari balik jeruji

Salah satu perkara paling serius yang mencuat pada 2026 adalah pengungkapan jaringan peredaran narkotika yang diduga dikendalikan seorang narapidana berinisial KE alias Sincan.

Pengungkapan perkara tersebut berawal dari penangkapan seorang pria berinisial FB yang disebut sebagai kurir dalam jaringan tersebut.

Dalam penangkapan itu, aparat mengamankan barang bukti berupa sekitar 1,6 kilogram serbuk kristal, sembilan butir ekstasi, serta dua unit telepon genggam.

Namun, hasil pemeriksaan laboratorium forensik memberikan rincian penting. Dari keseluruhan serbuk yang diamankan, sekitar 616 gram dinyatakan sebagai sabu, sedangkan sisanya merupakan gula batu.

Penyelidikan kemudian dikembangkan melalui pemeriksaan komunikasi digital pada telepon genggam yang diamankan dari FB.

Dari hasil pengembangan tersebut, penyidik menemukan komunikasi dengan akun yang disebut bernama Sincan. Komunikasi itu diberitakan telah berlangsung sejak Februari 2026.

Penyelidikan selanjutnya mengarah kepada KE, seorang narapidana yang sedang menjalani hukuman enam tahun penjara sejak 2024.

Polisi menduga jaringan tersebut telah mengedarkan sekitar 2–3 kilogram sabu selama Februari hingga Mei 2026. Nilai peredaran jaringan itu diberitakan mencapai sekitar Rp700 juta.

Persoalan semakin menjadi perhatian ketika penggeledahan terhadap kamar hunian KE menemukan dua unit telepon genggam yang diduga berkaitan dengan aktivitas pengendalian jaringan tersebut.

Pada 6 Juli 2026, Polda Kepulauan Bangka Belitung mengumumkan penetapan KE sebagai tersangka.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana perangkat komunikasi yang dilarang dapat berada di kamar hunian, dan bagaimana komunikasi yang diduga berkaitan dengan jaringan narkotika dapat berlangsung tanpa terdeteksi lebih awal?

Pertanyaan tersebut membutuhkan penjelasan berdasarkan hasil pemeriksaan dan dokumen resmi pihak berwenang.

4. Hampir 200 HP disita dalam enam bulan

Persoalan telepon genggam ilegal kembali menjadi perhatian setelah muncul keterangan Kepala Lapas Narkotika Pangkalpinang saat itu, Novriadi.

Dalam pemberitaan pada 7 Juli 2026, Novriadi menyampaikan bahwa sepanjang Januari hingga Juni 2026, petugas telah menyita hampir 200 unit telepon genggam dari kamar-kamar warga binaan.

Jumlah tersebut tentu menjadi perhatian serius.

Hampir 200 perangkat komunikasi dalam kurun enam bulan menunjukkan bahwa persoalan penggunaan HP ilegal membutuhkan penanganan yang konsisten dan menyeluruh.

Novriadi juga menyampaikan bahwa kegiatan razia tidak dapat dilakukan sekaligus terhadap seluruh kamar karena keterbatasan personel dan pertimbangan stabilitas keamanan.

Penggeledahan disebut dilakukan secara bertahap, bahkan dalam satu kegiatan hanya menyasar dua hingga tiga kamar.

Keterangan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian jumlah petugas dengan kapasitas penghuni, efektivitas pengawasan blok hunian, serta sistem deteksi terhadap perangkat komunikasi ilegal.

Apalagi, perkara yang melibatkan KE memperlihatkan bahwa telepon genggam bukan sekadar barang terlarang. Dalam kasus tersebut, perangkat komunikasi diduga dimanfaatkan untuk mengendalikan aktivitas jaringan narkotika dari dalam Lapas.

5. Juli 2026: Empat HP Android kembali ditemukan

Belum lama setelah pengungkapan perkara jaringan narkotika tersebut, persoalan perangkat komunikasi ilegal kembali mencuat.

Pada malam 22 Juli 2026, petugas Lapas Narkotika Pangkalpinang melakukan penggeledahan dan mengamankan empat unit telepon genggam Android ilegal dari Blok Diponegoro, Kamar 5.

Selain perangkat komunikasi, petugas juga menemukan sejumlah barang lain yang tidak diperbolehkan berada di dalam kamar hunian.

Barang-barang tersebut meliputi kepala pengisi daya, kabel pengisi daya, alat pemanas, gelas kaca, sendok besi, cermin, serta kartu remi.

Temuan tersebut kembali mengundang perhatian karena sebelumnya telah disampaikan adanya penyitaan hampir 200 unit telepon genggam selama enam bulan pertama 2026.

Artinya, persoalan perangkat komunikasi ilegal masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya berapa banyak HP yang berhasil disita, melainkan bagaimana perangkat tersebut dapat masuk dan bertahan di dalam lingkungan Lapas.

6. Agustus 2026: KE alias Sincan kembali ditangkap

Pada 17 Agustus 2026, KE alias Sincan kembali diamankan aparat tepat di depan pintu Lapas Narkotika Pangkalpinang.

Peristiwa penangkapan tersebut diberitakan pada 18 Agustus 2026 melalui Tribratanews Polda Babel.

Polisi menyebut KE diduga kembali terlibat dalam jaringan peredaran narkotika yang sebelumnya telah diungkap pada Mei 2026.

Peristiwa ini menambah panjang daftar persoalan yang berkaitan dengan jaringan narkotika dan warga binaan Lapas Narkotika Pangkalpinang.

Meski demikian, kronologi status hukum KE perlu diperjelas melalui dokumen resmi kepolisian dan pemasyarakatan, termasuk informasi mengenai status keluarnya dari Lapas dan perkembangan perkara yang sedang ditangani.

Kejelasan tersebut penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan tidak keliru memahami rangkaian proses hukum.

7. Oktober 2026: Penggeledahan kembali dilakukan, narkoba diklaim nihil

Pada 17 Oktober 2026, penggeledahan mendadak kembali dilakukan di Lapas Narkotika Pangkalpinang.

Kegiatan tersebut menyasar Blok Pattimura, khususnya kamar 3, 6, dan 7.

Di bawah kepemimpinan Kalapas Mufakhom, petugas mengamankan sejumlah barang yang tidak diperbolehkan berada di dalam kamar hunian.

Barang-barang yang ditemukan antara lain alat pemanas, kabel rakitan, korek api, parfum, alat pencukur, headset, pinset, cermin, dan kartu remi.

Dalam penggeledahan tersebut, pihak Lapas menyatakan tidak menemukan narkotika.

Temuan nihil narkoba tentu merupakan hal positif. Namun, hasil satu kali penggeledahan belum cukup untuk menjawab seluruh persoalan yang sebelumnya mencuat.

Publik tetap membutuhkan informasi mengenai frekuensi razia, jumlah barang terlarang yang disita, tindak lanjut terhadap pelanggaran, serta perkembangan evaluasi sistem pengawasan.

8. November 2026: Wartawan mengalami hambatan saat hendak menggali informasi pembinaan WBP

Persoalan lain muncul pada November 2026, kali ini berkaitan dengan keterbukaan informasi publik.

Dalam pemberitaan Radak Babel pada 18 November 2026, upaya wartawan untuk menjalin komunikasi dan menggali informasi mengenai pembinaan mental warga binaan di Lapas Narkotika Pangkalpinang disebut menemui hambatan.

Kedatangan wartawan yang bermaksud melakukan peliputan sekaligus membangun komunikasi dengan pihak Lapas tidak mendapatkan akses komunikasi sebagaimana diharapkan.

Memang, lingkungan pemasyarakatan memiliki prosedur keamanan dan administrasi yang harus dipatuhi setiap pihak, termasuk insan pers.

Namun, prosedur tersebut semestinya tetap dapat berjalan beriringan dengan keterbukaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Terlebih ketika sebuah institusi sedang mendapat perhatian publik akibat berbagai persoalan yang diberitakan, komunikasi yang baik menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Dalam rangkaian pemberitaan tersebut, Tim Radak Babel juga menyebut telah mencoba menghubungi Ikhsan, yang sebelumnya diketahui sebagai Humas Lapas Narkotika Pangkalpinang, pada Kamis, 19 November 2026 sekitar pukul 17.38 WIB.

Ikhsan menjelaskan bahwa dirinya telah berpindah tugas dan tidak lagi menjabat sebagai humas di Lapas tersebut. Ketika ditanya mengenai kontak pejabat humas pengganti, ia menyampaikan tidak memiliki nomor kontak yang baru.

Keterangan itu memperlihatkan perlunya kejelasan saluran komunikasi resmi agar masyarakat dan insan pers dapat memperoleh informasi melalui jalur yang tepat.

9. Bukan sekadar razia, tetapi efektivitas pengawasan

Jika seluruh peristiwa tersebut disusun berdasarkan kronologinya, terdapat sejumlah persoalan yang patut mendapatkan perhatian serius.

  • Perkara narkotika yang berkaitan dengan lingkungan Lapas.
  • Dugaan pengendalian jaringan narkotika dari balik jeruji.
  • Penyitaan hampir 200 unit HP sepanjang Januari–Juni 2026 menurut keterangan Kalapas.
  • Penemuan kembali empat HP ilegal pada Juli 2026.
  • Dugaan jaringan narkotika dengan nilai peredaran sekitar Rp700 juta.
  • Penangkapan kembali KE alias Sincan pada Agustus 2026.
  • Penggeledahan berulang hingga Oktober 2026.
  • Hambatan komunikasi yang diberitakan dialami wartawan pada November 2026.

Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan kegiatan razia secara berkala.

Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan, mekanisme pemeriksaan barang masuk, pengawasan komunikasi, serta pertanggungjawaban setiap unsur yang memiliki kewenangan di lingkungan Lapas.

10. Ujian bagi Kalapas dan Kanwil Ditjenpas Babel

Pergantian kepemimpinan dari Novriadi kepada Mufakhom semestinya menjadi momentum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.

Persoalannya bukan semata-mata siapa yang sedang menjabat sebagai kepala Lapas. Hal yang jauh lebih penting adalah apakah berbagai persoalan yang mencuat sepanjang 2026 telah ditangani sampai ke akar masalah.

Kanwil Ditjenpas Kepulauan Bangka Belitung dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu memberikan penjelasan mengenai sejumlah hal:

  1. Bagaimana mekanisme masuknya hampir 200 HP ilegal ke lingkungan Lapas selama enam bulan pertama 2026?
  2. Apakah telah dilakukan pemeriksaan internal terhadap petugas yang bertanggung jawab atas pengawasan blok hunian?
  3. Apakah sistem pengawasan komunikasi warga binaan telah dievaluasi?
  4. Bagaimana tindak lanjut terhadap narapidana yang diduga mengendalikan jaringan narkotika?
  5. Apakah terdapat pemeriksaan mengenai kemungkinan keterlibatan pihak lain?
  6. Apakah jumlah petugas pengamanan telah sebanding dengan jumlah penghuni Lapas?
  7. Bagaimana tindak lanjut terhadap setiap temuan perangkat komunikasi ilegal?

Pertanyaan tersebut bukan bentuk penghakiman terhadap institusi maupun individu tertentu. Ini merupakan bagian dari kontrol sosial dan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan.

11. Ada apa dengan pengawasan Lapas Narkotika Pangkalpinang?

Lembaga pemasyarakatan seharusnya menjadi tempat pembinaan dan pemulihan bagi warga binaan agar dapat kembali ke tengah masyarakat dengan kehidupan yang lebih baik.

Namun, ketika muncul berbagai pemberitaan mengenai dugaan pengendalian peredaran narkotika dari balik jeruji, penyitaan ratusan telepon genggam ilegal, serta penggeledahan yang terus dilakukan, efektivitas sistem pengawasan tentu menjadi perhatian masyarakat.

Jangan sampai kegiatan razia hanya menjadi rutinitas yang menghasilkan daftar barang sitaan, tetapi tidak mampu menghilangkan sumber persoalan.

Publik berhak mengetahui bagaimana barang-barang terlarang dapat masuk, bagaimana pengawasan dijalankan, serta langkah konkret apa yang telah dilakukan untuk mencegah terulangnya pelanggaran.

Lapas Narkotika Pangkalpinang tidak cukup hanya menyampaikan laporan kegiatan penggeledahan. Transparansi, evaluasi, pertanggungjawaban, dan pembenahan sistem harus menjadi bagian dari upaya memulihkan kepercayaan masyarakat.

Sebab, apabila seorang warga binaan masih diduga mampu mengendalikan jaringan narkotika dari balik jeruji besi, pertanyaan mengenai efektivitas pengamanan dan pembinaan tidak bisa begitu saja diabaikan.

Masyarakat tidak hanya membutuhkan razia. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa Lapas benar-benar berfungsi sebagai tempat pembinaan, bukan menjadi ruang bagi berlangsungnya aktivitas kejahatan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *